Persepsinews.com, Jakarta – Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025 dinilai tidak lepas dari maraknya penyebaran berita hoaks. Aksi yang awalnya berfokus pada tuntutan evaluasi anggaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, kini meluas menjadi desakan reformasi Polri hingga kebijakan lain yang dianggap merugikan masyarakat.
Situasi kian memanas setelah muncul korban jiwa akibat tindakan represif aparat selama demonstrasi berlangsung. Kericuhan juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah, bahkan mengakibatkan perusakan gedung pemerintah, markas kepolisian, hingga fasilitas umum.
Di tengah memanasnya kondisi, penyebaran hoaks dan misinformasi semakin marak di media sosial. Informasi keliru yang beredar tanpa verifikasi berpotensi memantik kekacauan lebih luas. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Pengamat Informasi dan Teknologi, Heru Sutadi, menilai sirkulasi hoaks meningkat tajam dalam momentum demonstrasi. Ia menyebut tujuan hoaks beragam, mulai dari mengaburkan fakta lapangan, menyebarkan propaganda politik, hingga memicu kerusuhan.
“Hoaks atau misinformasi ya jangan disebar ke yang lain,” tegas Heru.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa konstitusi memang menjamin kebebasan berekspresi, namun masyarakat harus lebih bijak dalam menerima informasi. Tidak semua konten di media sosial adalah fakta yang terverifikasi.
Karena itu, ia mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah termakan isu yang menyesatkan. Media sosial juga diharapkan memperketat moderasi agar tidak mengamplifikasi hoaks.
“Cerdas untuk tidak percaya begitu saja informasi, lakukan double check,” pungkasnya. (Red)
