Persepsinews.com, Jakarta – Sikap kehati-hatian Istana dalam menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai langkah pemerintah mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Menurut Adi, pemerintah tidak menunjukkan sikap represif, justru membuka ruang dialog sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik.
“Istana harus menampakkan wajah negarawan. Ini bukan negara fasis yang kalau ada isu dari masyarakat langsung ditolak,” ujarnya dalam tayangan YouTube yang dikutip redaksi, Minggu (4/5/2025).
Adi menambahkan, dalam sistem demokrasi, penyampaian pendapat oleh masyarakat, termasuk kritik terhadap pejabat negara, adalah hal yang sah dan dilindungi konstitusi.
Ia menyebut desakan dari Forum Purnawirawan TNI sebagai bagian dari “political opportunity”, atau ruang politik yang tersedia dalam demokrasi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan akan mengkaji delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI, termasuk desakan pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi para purnawirawan dalam menjaga negara.
Sikap serupa juga ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.
Ia mengatakan bahwa Presiden memahami isi tuntutan karena para purnawirawan memiliki sejarah pengabdian dan perjuangan yang sama dengannya. (Red)
