Persepsinews.com, Jakarta – Rapat panitia kerja (Panja) antara DPR RI dan pemerintah terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No. 34/2004 tentang TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Sejumlah anggota Koalisi Sipil menggeruduk lokasi rapat sebagai bentuk protes terhadap pembahasan tertutup yang dinilai bermasalah.
Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Pertama, pelaksanaan rapat di hotel mewah dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah. Hotel Fairmont yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan, merupakan salah satu hotel bintang lima dengan biaya sewa yang tinggi.
Kedua, substansi dari RUU TNI yang tengah dibahas dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI, yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga. Dalam rapat panja yang berlangsung sejak Jumat (14/3/2025) tersebut, salah satu hasil yang dicapai adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif menjadi 16 institusi.
Koalisi Sipil Lakukan Aksi Protes
Menjelang waktu buka puasa, sekitar pukul 17.49 WIB, sejumlah anggota Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil mendobrak ruang rapat panja. Mereka membawa berbagai poster protes, salah satunya bertuliskan, “DPR dan Pemerintah Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, Halo Efisiensi?”.
Salah satu perwakilan koalisi, Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus, menyampaikan tuntutannya kepada peserta rapat. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI harus dihentikan karena tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Selamat sore bapak ibu, kami dari koalisi masyarakat dari sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar pembahasan RUU ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup bapak dan ibu,” tegas Andri.
Namun, aksi tersebut segera dihentikan oleh petugas keamanan. Dua anggota koalisi sipil yang masuk ke ruang rapat langsung ditarik keluar dan pintu ruangan pun kembali dikunci. Sementara itu, rekan-rekan mereka terus berorasi di depan pintu rapat, menuntut agar revisi RUU TNI dibatalkan.
DPR RI Beri Klarifikasi
Menanggapi kritik yang muncul, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa rapat di Hotel Fairmont digelar untuk membahas RUU TNI secara intensif dalam format konsinyering. Ia juga menepis anggapan bahwa hal ini merupakan pemborosan anggaran.
“Kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan, gitu ya,” ujar Utut, Sabtu (15/3/2025).
Sekjen DPR, Indra Iskandar, menambahkan bahwa pemilihan lokasi rapat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, Hotel Fairmont telah menjalin kerja sama dengan DPR sehingga harga sewa tetap terjangkau sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM).
“Yang kedua adalah hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita,” jelas Indra.
Meski begitu, kritik terhadap pelaksanaan rapat di hotel mewah tetap mencuat. Publik mempertanyakan konsistensi DPR dalam melakukan efisiensi anggaran, terlebih ketika revisi RUU TNI yang dibahas dianggap memiliki dampak besar terhadap demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. (Red)
