Persepsinews.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengambil alih polemik pemindahan kuasa empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk ketegasan kepala negara dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo sangat tepat demi mencegah potensi disintegrasi bangsa.
Ia menilai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 yang mengatur pemindahan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke Sumut tidak semestinya diterbitkan tanpa terlebih dahulu melapor kepada presiden.
“Jika keputusan ini keluar tanpa konsultasi kepada presiden, maka bisa dimaknai sebagai tindakan yang merusak soliditas Kabinet Merah Putih (KMP),” ujar Hari, Minggu (15/6).
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo untuk mengambil alih dan menyelesaikan langsung konflik batas wilayah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan tidak akan membiarkan keputusan strategis dilepaskan tanpa koordinasi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga membenarkan bahwa Presiden Prabowo telah menyatakan akan turun tangan langsung menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumut.
Dasco menyebut komunikasi politik dengan presiden telah dilakukan, dan Prabowo dengan cepat merespons dinamika yang muncul.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco dalam pernyataan tertulisnya.
Kebijakan pengambilan alih ini juga direspons positif oleh berbagai pihak yang menganggap keputusan Prabowo mencerminkan keberpihakan pada keadilan dan aspirasi masyarakat Aceh.
“Langkah cepat Prabowo menunjukkan bahwa isu strategis seperti ini tidak bisa diserahkan begitu saja pada birokrasi teknis,” tegas Hari. (Red)
