Persepsinews.com, Jakarta – Persoalan anggaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat, kali ini menyangkut tunggakan bahan bakar minyak (BBM) yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut (AL). Tunggakan tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp3,2 triliun, yang merupakan akumulasi utang selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan hal ini dalam rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) dengan Komisi I DPR RI pada Senin (28/4/2025). Menurutnya, utang BBM tersebut bukanlah masalah baru, melainkan merupakan beban yang terus menumpuk sejak tahun lalu, yang mencapai Rp2,25 triliun, dan kini bertambah menjadi Rp3,2 triliun.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari sejumlah anggota DPR. Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, menilai bahwa masalah tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem distribusi dan pengawasan BBM di lingkungan TNI. Ia menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan sistem efisiensi energi di TNI.
“Bukan hanya soal operasional, tapi juga soal tata kelola anggaran yang harus diperbaiki. Sistem kuota atau pelacakan BBM dengan barcode bisa membantu dalam hal pengawasan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (30/4/2025).
Amelia juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk pemborosan. BBM sangat penting dalam mendukung kesiapan operasional TNI AL, yang meliputi patroli laut dan pengamanan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.
KSAL Laksamana Muhammad Ali juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan skema pemutihan utang BBM tersebut, mengingat beban yang terus meningkat sangat membebani operasional TNI AL.
Ia juga meminta agar harga BBM yang dibeli untuk kebutuhan TNI AL tidak lagi dihitung dengan harga industri, melainkan dengan harga subsidi khusus dari negara. (Red)
