Persepsinews.com, Samarinda – Sebanyak 40 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII utusan dari Pemkot Balikpapan, Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Kutai Kartanegara, berada di Kota Semarang untuk menimba ilmu / Studi Lapangan di lingkungan Pemkot Semarang, Jumat (9/6/2023).
Mereka yang tergabung dalam Angkatan VIII ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok Pertama, melakukan pendalaman di Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan Kelompok Kedua, melakukan pendalaman di Dinas Perhubungan.
Namun sebelum terjun langsung ke lapangan, semua peserta diterima Wali Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan (BKPP) di Kantor Wali Kota Semarang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi selaku pimpinan rombongan menyampaikan bahwa maksud kedatangan peserta PKA adalah mempelajari kunci sukses kepemimpinan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perhubungan.
“Selain itu juga mempelajari inovasi apa yang dilakukan oleh kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai target/tujuan organisasi yang telah disepakati,” ucap Nina.
Sementara itu, Wali Kota Semarang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris BKPP Kota Semarang, Sutarni, menyampaikan bahwa bagi Pemerintah Kota Semarang, kunjungan studi lapangan ini adalah sebuah kehormatan untuk sharing sekaligus menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Kota Semarang.
Walikota Semarang berharap melalui Studi PKA ini bisa menjadi masukan, sekaligus membuka ruang kolaborasi khususnya antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Berdasarkan penuturan Bere Ali, Widyaiswara Ahli Utama, yang mendampingi peserta ke Badan Ketahanan Pangan, menyampaikan, inovasi yang menarik untuk diadopsi di daerah adalah penyediaan lumbung pangan.
“Lumbung Pangan tersebut hasil kerjasama dengan Bulog, Koperasi dan Takmir Masjid sebagai cadangan pangan, terutama untuk kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu,” jelas Bere Ali.
Sementara itu, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama yang mendampingi peserta Stula ke Dinas Perhubungan, ketika dihubungi wartawan menyampaikan, bahwa beberapa inovasi yang menarik untuk diadopsi antara lain penarikan retribusi parkir non-tunai.
“Model ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengusaha aplikasi, perbankan, dan juru parkir konvensional yang sudah dilatih. Dari 800 titik parkir, saat ini sudah 500 titik parkir yang sudah dikerjasamakan,” ujar Jauhar.
Berdasarkan penjelasan Danang, Sekretaris Dishub Kota Semarang, pola pembagian penghasilan sebanyak 55% disetor ke Pemkot Kota Semarang sebagai Penghasilan Asli Daerah, 40% untuk para juru parkir, dan 5% untuk aplikator (pengusaha pengembang aplikasi).
Dengan pola kerjasama atau kemitraan seperti ini, Dishub mengklaim tidak ada dana yang dikeluarkan oleh Pemkot Semarang.
Lebih lanjut, Jauhar menambahkan, keberhasilan moda transportasi Trans Semarang, dengan 259 armadanya diklaim pihak Dishub mampu memindahkan penumpang sekitar 37 ribu orang per hari, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk warga yang masih sekolah/kuliah, anak-anak dan lansia cukup bayar seribu rupiah per tujuan.
“Hanya saja UPT Dishub, dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang, menyampaikan, jangan membandingkan kinerja Dishub Kota Semarang dengan Jakarta, karena Pemprov Jakarta
sudah mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi melalui JakLingko,” demikian pungkas Jauhar. (Red)
