Persepsinews, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen mejuwudkan pemerintahan yang besih. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi usai membuka kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pengukuhkan 17 penyuluh anti korupsi (Paksi) periode 2023-2025 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7/2023).
Dalam kesempatan itu, Hadi mengajak masyarakat agar bisa turut serta bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan tindakan korupsi.
Kedepan, Hadi meminta agar dalam waktu dekat ada penambahan jumlah penyuluh antikorupsi untuk mengcover seluruh wilayah di Kaltim.
Pemprov Kaltim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi.
“Dalam waktu dekat kita bakal lakukan penambahan jumlah Paksi, siapa saja bisa direkrut mulai dari pegawai, guru, bahkan wartawan yang ingin jadi penyuluh anti korupsi, agar bisa mengcover seluruh wilayah di Kaltim,” tutur Hadi Mulyadi.
Sementara itu, Kepala Satgas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) KPK RI Sugiarto menuturkan, usai pengukuhan ini 17 Paksi bisa diberdayakan untuk berkoordinasi melakukan sosialisasi pencegahan praktek korupsi di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Kita berharap Pemprov bisa memberdayakan 17 Paksi ini, untuk melakukan pencegahan praktek korupsi di setiap instansi pemerintah,” tutur Sugiarto. (Ozn)
