Persepsinews.com, Kutai Barat – Ketua DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Hertin Armansyah mendesak Bupati Kubar harus lebih serius menangani pandemi Covid-19.
Sebab, Hertin menilai jika Pemkab Kubar tengah lalai dengan anggaran Covid-19. Menurutnya, masalah itu akan menimbulkan polemik dikemudian hari.
Sehingga, hal ini harus benar-benar siap untuk melayani masyarakat dengan tulus dan siaga. Jangan sampai menggunakan management yang lalai, abai dan lebai.
Hertin juga mengatakan akibat menggunakan management yang buruk layanan masyarakat terkait pengentasan penyebaran Covid-19 di Kubar terjadi kekosongan stok vaksin lanjutan di puskesmas, misalnya di Kecamatan Sekolah Darat, informasinya belum dapat kiriman.
“Entah apakah ini dari pusat atau ini dari provinsi, atau kubar sendiri, ini tentu jadi masalah,” bebernya.
“Capaian jumlah warga yang telah divaksin juga sebarnya kita liat cukup banyak. Kita berharap jumlah warga yang ikut serta semakin bertambah sehingga masyarakat yang divaksin semakin bertambah dan makin mengurangi resiko rentan terpapar Covid-19. Karena perlu disadari, bahwa pemerintah ini sudah lelah, Bapak Bupati Kutai Barat (FX. Yapan) sudah menyatakan beliau sudah (setres) menhadapi berbagai masalah terutama pandemi Covid-19,” terangnya.
Selain itu, seiring antusias warga Kutai Barat akhir ini mengikuti program vaksinasi massal kian melonjak. Lokasi pelaksanaan vaksin di beberapa titik, termasuk pihak polres dan Kodim 0912/kbr di Kubar yang digelar dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar).
“Ini merupakan salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19 sehingga bisa mengurangi dampak terkonfirmasi. Tentu kita sebagai masyarakat memberikan (apresiasi) kepada pihak yang turut serta mengambil bagian dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali kepada Pemkab Kubar sebagai pihak yang utama bertanggungjawab,” ucapnya pada awak media.
Hertin Armansyah, juga menyebut terkait berlangsungnya vaksinasi Covid-19 di Kubar ini tentu dirinya berharap persiapan dari tim gugus tugas atau secara khususnya Pemkab Kubar untuk dapat memastikan kelangsungan program vaksinasi Covid-19 ini secara baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
“Karena jelas dari pemerintah pusat sudah siapkan tinggal diajukan aja kok bisa kosong, sementara selama ini fokus konsetrasi pemerintahkan tangani masalah pandemi covid-19, jadi tidak ada alasan sebenarnya,” tegasnya.
Dirinya pun mendapatkan informasi bahwa vaksinasi tahap kedua kepada warga yang telah baksinasi tahap pertama, ketika sampai jadwalnya sebagaimana telah diatur ketentuannya, terjadi kekosongan stock vaksin.
“Sedangkan jadwalnya sudah sampai. Nah ini kami dari LSM Fakta meminta pemerintah Kutai Barat harus benar-benar siap,” ungkapnya.
Diketahui, ketersedian Stock Vaksin di Pemerintah Pusat mencapai 80 juta Vaksin. pada pemberitaan dibeberapa media juga bahwa Presiden Jokowi menyebut stok vaksin masih menumpuk. Saat ini Indonesia memiliki 137 juta vaksin jadi maupun bulk. Sedangkan jumlah penerima vaksinasi kurang lebih 54 juta.
Kondisi ini membuat Presiden Jokowi memerintahkan Menkes Budi. Menkes diminta untuk segera menghabiskan stok vaksin. Jokowi optimis Indonesia mampu menghabiskan vaksinasi 5 juta dosis per hari. Alasannya agar Indonesia segera mencapai herd immunity. Jadi tidak ada kendala sebenarnya.
“Tapi mengapa di Kubar terjadi kekosongan stok Vaksin Covid-19 seperti yang dialami salah satu warga masyarakat yang telah sampai jadwalnya, bisanya tidak ada stok alias kosong dimana yang bersangkutan harus melakukan vaksinasi lanjutan atau terakhir, kan aneh dan kami anggap ini sebuah kelalaian dan harus (segera) di evaluasi oleh pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas agar tidak menimblkan masalah baru dimasyarakat,”katanya.
Sehingga dirinya meminta Bupati Kutai Barat (FX. Yapan) harus segera memastikan program vaksinasi Covid-19 di Kubar ini berlangsung dengan baik dan lancar.
“Stok dipusatkan sudah siap, sebenarnya tidak ada kendalanya tinggal pihak pemkab aja yang bekerja maksimal. Kemudian sebaiknya pemerintah daerah maupun pusat membuat regulasinya jika belum ada, agar Kimia Farma bisa jual dan ambil untung yang wajar,” ujarnya.
Apalagi dengan kenyataannya sekarang bantuan untuk masyarakat yang terdampak ini tidak mendapatkan bantuan secara merata.
Dimana masih banyak yang belum dapat bantuan dari pemerintah, meskipun APBD Kubar ini kena pemotongan yang sangat signifikan.
Tentu harapannya jangan sampai ini terus berlarut-larut. Pihaknya pun terus mendukung pemerintah dengan taat dan patuhi prokes, serta terus mendorong baik kebijakan maupun implementasinya.
“Jadi kita sangat berharap pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 di Kutai Barat ini, karena sudah banyak korban Covid-19 yang berjatuhan dari berbagai kalangan dan latar belakang tanpa terkecuali,” jelasnya.
Selain itu, karena selalu mengatakan kesehatan itu nomor satu, sehingga ini harus diperhatikan secara serius dan jangan sampai dibiarkan.
“Ini kan berbahaya jika terus terjadi nantinya. Seriuslah untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini masalah Kemaslahatan Umat. Tidak main-main. Sehinggga harus kita mendorong pemerintah untuk berbenah dan mempersiapkan segalanya untuk layanan publik yang mmadai, apalagi ini sangat urgen masalah Covid-19,” pungkasnya.
