Persepsinews.com, Samarinda – Permasalahan lahan sering terjadi saat pembuatan sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim). Terkait hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin, mendorong untuk dibentuk satuan tugas (Satgas).
Sebab, menurutnya sekitar 40-50 persen sekolah di Benua Etam tersandung dengan masalah lahan. Untuk itu, Salehuddin meminta perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada pemerintah kabupaten/kota terkait lahan pembangunan sekolah baru.
“Kita mendorong pemprov agar membentuk satgas yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain,” katanya.
“Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD, bahkan badan pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot terkait,” lanjut Salehuddin.
Dirinya mengatakan, jika permasalahan lahan ini diambil oleh Disdikbud sendiri, maka tentu tidak akan selesai. Apalagi, banyak usulan unit sekolah baru namun lagi-lagi masalahnya terkendala terkait lahan.
“Itu juga jadi faktor pembangunan sekolah kita jadi terkendala dan mandek karena masalah lahan,” sambung Salehuddin.
Legislator dari dapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu juga menyampaikan, beberapa kali rapat bersama BPKAD Kaltim memang diakui bahwa OPD tersebut ada keterbatasan tenaga.
“Sementara itu, persoalan aset urusannya memang lumayan ribet. Sehingga, diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah setempat,” tuturnya.
Hal ini, kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), agar aset-aset yang ada betul-betul bisa diselesaikan.
Jadi pemprov juga akan lebih mudah dalam membangun atau membangun sekolah dibanding harus bergelut lagi dengan permasalahan lahan.
“Problem proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear pada 2016. Tapi di Kaltim, hanya sebagian kecil yang diserahkan,” tambahnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
