Persepsinews.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin (24/2/2025). Lembaga ini digadang-gadang menjadi super holding yang akan mengelola seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membawa Indonesia ke level baru dalam investasi global.
Pada tahap awal, Danantara akan membawahi tujuh BUMN raksasa, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Telkom Indonesia, PLN, Pertamina, dan MIND ID. Namun, dalam perkembangannya, Danantara diproyeksikan akan mengelola seluruh aset BUMN di Indonesia.
Peluncuran ini bertepatan dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 juga telah ditandatangani untuk mengangkat dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara.
Presiden Prabowo menyebut bahwa gelombang pertama investasi Danantara mencapai US$20 miliar yang akan disalurkan ke 20 proyek strategis. Proyek-proyek tersebut mencakup hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, protein akuakultur, serta energi baru terbarukan (EBT).
“Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.
Danantara diproyeksikan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, dengan nilai kelolaan mencapai US$900 miliar atau setara Rp14.710 triliun. Angka ini menempatkan Danantara di peringkat ketujuh SWF terbesar di dunia, mengungguli Qatar Investment Authority (US$526,05 miliar) dan Hong Kong Monetary Authority (US$514,35 miliar).
“BUMN harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, inovasi besar, serta transparansi. Indonesia berkomitmen untuk menjaga disiplin, kehati-hatian, dan pengelolaan bertanggung jawab,” tegas Prabowo. (Red)
