Persepsinews.com, Samarinda – Insiden longsor di area pertambangan PT Insan Bara Perkasa (IBP), KM 11 Loa Janan, kembali menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap standar keselamatan kerja di sektor pertambangan Kalimantan Timur.
Kejadian yang berlangsung pada 23 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WITA ini menyebabkan tujuh karyawan tertimbun, dengan lima di antaranya ditemukan dan dua lainnya masih dalam pencarian.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa kecelakaan tambang seperti ini bukan kali pertama terjadi. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan kerja menjadi faktor utama yang terus memicu kecelakaan serupa.
“Ini bukan kejadian pertama, dan sayangnya belum ada upaya pencegahan yang benar-benar efektif. Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sekadar formalitas,” tegas Reza, Senin (3/3/2025).
Menurut politisi Gerindra asal dapil Kutai Kartanegara ini, banyak perusahaan tambang di Kaltim masih mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Padahal, dengan kondisi geografis yang rawan longsor, penerapan standar keselamatan yang ketat seharusnya menjadi kewajiban mutlak.
“Kami menduga ada kelalaian dalam penerapan K3 di lokasi tambang. Seharusnya, perusahaan memiliki mitigasi risiko yang jelas, bukan hanya menunggu kejadian lalu bertindak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Reza menyoroti minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim. Ia menekankan perlunya inspeksi rutin dan penegakan regulasi yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai kejadian seperti ini hanya dianggap sebagai musibah biasa. Harus ada evaluasi menyeluruh, baik terhadap perusahaan maupun sistem pengawasan dari pemerintah,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Reza, akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan investigasi berjalan transparan. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi izin serta standar keselamatan di semua perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami tidak ingin kejadian ini berlalu begitu saja. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari semua pihak terkait,” tutupnya.
Dengan terus berulangnya insiden di sektor tambang, desakan untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum semakin menguat. Masyarakat pun menanti langkah nyata dari pemerintah dan DPRD dalam memastikan keselamatan para pekerja tambang di Kaltim benar-benar dijamin. (Ehd)
