Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud siap mengimplementasikan program unggulan di bidang kesehatan bernama Gratispol. Program ini memungkinkan warga untuk mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP berdomisili Kalimantan Timur.
Gratispol akan resmi dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltim dan BPJS Kesehatan pada 21 April 2025 di Convention Hall Samarinda. Program ini merupakan bagian dari visi besar Gubernur Rudy untuk memberikan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan kepada seluruh warga Kaltim.
Menurut Gubernur Rudy, program ini dirancang agar warga tak perlu lagi melalui proses administrasi rumit atau membayar premi secara mandiri untuk mendapat layanan BPJS Kesehatan.
“Melalui program ini, warga cukup menunjukkan KTP Kaltim dan secara otomatis akan terdaftar dalam skema BPJS Kesehatan tanpa proses administrasi yang rumit atau pembayaran premi,” jelas Rudy Mas’ud, Senin (14/4/2025).
Gratispol ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum terdaftar BPJS atau tidak mampu membayar iuran. Program ini diharapkan bisa memperluas cakupan peserta jaminan kesehatan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyebut program ini sebagai langkah besar dalam transformasi layanan publik.
Dengan hanya menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP, masyarakat bisa mendapatkan layanan di puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
“Ke depan, masyarakat cukup menunjukkan NIK pada KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang terintegrasi dengan BPJS,” ungkap dr. Jaya.
Pelaksanaan Gratispol akan didukung oleh kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyusun regulasi teknis, pendataan warga, serta memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan.
“Ini adalah langkah besar menuju pelayanan kesehatan universal di Kalimantan Timur,” tegas dr. Jaya. (Red)
