Persepsinews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa kolaborasi antarsektor menjadi kunci utama agar program penanganan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Andi, penanganan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Setiap sektor memiliki peran strategis, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur dasar.
“Tidak bisa kita sendiri. Pengentasan kemiskinan memang harus sinergi lintas OPD. Dinas Sosial memulai dengan pemberdayaan ekonomi, tetapi untuk pengembangan lebih jauh harus melibatkan Perindagkop, Disnaker, PUPR, dan OPD lain,” jelasnya.
Andi menyebutkan tiga pendekatan utama yang menjadi landasan program penurunan kemiskinan di Kaltim:
1. Mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial seperti BLT dan sembako.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi.
3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, sanitasi, dan air bersih, yang menjadi tugas sektor teknis seperti Dinas PUPR.
“Pemberdayaan ekonomi ini menjadi fokus kami. Sementara perbaikan sarana-prasarana adalah peran PUPR. Semua harus jalan bersama,” ujarnya.
Program pemberdayaan ekonomi Dinsos Kaltim menyasar masyarakat miskin yang pernah memiliki usaha namun terhenti, terutama akibat pandemi. Para penerima dibantu melalui paket bahan dan peralatan usaha senilai kurang lebih dari Rp 5 juta.
Jenis bantuan disesuaikan dengan minat dan permohonan masyarakat, mulai dari usaha makanan, minuman, gorengan, hingga ternak ayam.
“Kami tidak hanya memberi alat dan bahan, tetapi juga memberikan bimbingan teknis untuk memastikan usaha mereka bisa berjalan dan berkembang,” ucap Andi.
Tahun ini terdapat 1.690 penerima bantuan yang tersebar di seluruh Kaltim, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1–5.
Setelah usaha baru berjalan, Dinsos Kaltim berkoordinasi dengan berbagai OPD untuk mendukung tahap pengembangan.
Dengan Disperindagkop: akses permodalan UMKM dan pengembangan usaha.
Dengan Disnakertrans: pelatihan pengolahan, pengemasan, serta penguatan keterampilan kerja.
Dengan PUPR: mendukung kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.
Melalui relawan, Dinsos juga melakukan pemantauan berkala guna memastikan usaha tetap berjalan dan mengatasi potensi hambatan di lapangan.
Andi menekankan bahwa keberhasilan strategi ini akan terlihat jika setiap OPD menjalankan perannya secara terpadu. Kolaborasi diperlukan agar penerima bantuan tidak hanya memulai usaha, tetapi mampu bertahan dan naik kelas.
“Tugas kami men-trigger usaha agar kembali hidup. Setelah itu kami dorong ke sektor-sektor terkait supaya mereka benar-benar bisa keluar dari kemiskinan secara permanen,” tegasnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
