Persepsinews.com, Balikpapan – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Wilayah II Kota Balikpapan yang berlangsung di Perum GPA, Jalan Berantas, Kelurahan Gunung Bahagia, pada Senin sore (30/03/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema strategis mengenai transparansi perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan yang demokratis sebagai upaya memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara terbuka.
Dalam arahannya, Dr. H. Yusuf Mustafa menekankan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses yang harus menggabungkan nilai politik, aturan teknis, dan aspirasi masyarakat agar tepat sasaran demi kesejahteraan bersama. Dirinya menyoroti bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
”Kita ingin masyarakat paham bahwa penyusunan anggaran daerah bukanlah proses tertutup, melainkan dokumen politik yang berisi pilihan publik, sehingga warga harus terlibat aktif agar aspirasinya benar-benar masuk dalam rencana pembangunan daerah,” ujar Dr. H. Yusuf Mustafa di hadapan warga Balikpapan Selatan.
Selain itu, Yusuf menjelaskan mengenai hak-hak DPRD seperti hak interpelasi dan angket juga disampaikan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga amanah rakyat jika ditemukan pelanggaran serius dalam penggunaan anggaran.
Melengkapi penjelasan tersebut, narasumber pertama, Ir. Nurdin Ismail, memaparkan secara mendalam mengenai konsep transparansi fiskal dan elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai bagaimana pendapatan serta belanja daerah dikelola agar tidak terjadi ketidakpastian ekonomi.
”Transparansi fiskal bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan efisiensi anggaran, sehingga melalui keterbukaan informasi seperti publikasi dokumen anggaran, masyarakat dapat mengawasi sekaligus menilai kinerja pemerintah secara objektif,” jelas Ir. Nurdin Ismail.
Sementara itu, Drs. Sutarno selaku narasumber kedua mengupas tuntas mengenai peran pengawasan dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam siklus anggaran.
Dia mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah adanya ketimpangan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
”DPRD memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran sebagai penyeimbang, namun peran warga melalui forum seperti Musrenbang dan Reses sangat penting untuk menutup celah penyimpangan serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien,” kata Drs. Sutarno.
Kegiatan yang dipandu oleh Siti Juriani selaku moderator ini berlangsung interaktif, di mana warga diajak memahami istilah-istilah dalam penganggaran serta cara mengakses informasi publik melalui kanal resmi pemerintah.
Pertemuan ini diakhiri dengan pesan optimisme bahwa perencanaan dan penganggaran yang baik harus terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang terukur. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat Balikpapan semakin proaktif dalam mengawal kebijakan daerah demi terciptanya lingkungan yang lebih maju dan sejahtera. (Red)
