Persepsinews.com, Kukar – Penertiban praktik pengetapan bahan bakar minyak (BBM) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu dibarengi pembenahan jalur distribusi hingga wilayah pedalaman. Anggota Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menilai masyarakat di sejumlah kawasan hulu masih membutuhkan akses penyaluran BBM yang memadai agar tidak bergantung pada distribusi informal.
Ia mencontohkan wilayah Tabang dan sejumlah kawasan hulu yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari pengetap untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
“Tanpa mereka, mungkin BBM tidak sampai ke wilayah tersebut. Di satu sisi, keberadaan mereka bisa membantu distribusi, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan persoalan,” katanya.
Menurut Eko, penyediaan jalur distribusi resmi perlu menjadi bagian dari solusi. Penambahan kuota BBM, jumlah distributor, serta pembangunan SPBU di kawasan hulu merupakan sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperluas akses masyarakat.
Ia juga menyoroti keberadaan Pertashop di sejumlah desa yang disebut tidak lagi beroperasi akibat keterbatasan pasokan dari Pertamina. Padahal, fasilitas tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU.
“Harapannya, ke depan Pertashop benar-benar bisa menjadi solusi agar distribusi BBM ke masyarakat di wilayah pedalaman dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
Di sisi lain, Eko mengakui persoalan antrean di SPBU juga dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga Pertamax yang dipengaruhi berbagai kondisi, termasuk konflik global, membuat selisih harganya dengan Pertalite semakin lebar. Akibatnya, sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi tersebut sehingga permintaannya meningkat.
Kondisi itu, menurutnya, turut membuka celah bagi praktik pengetapan oleh oknum di SPBU. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan manajemen Pertamina, pengelola SPBU, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyaluran BBM.
“Sebenarnya, persoalan antrean BBM ini cukup kompleks. Tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang kesalahan satu pihak karena persoalan ini berawal dari kondisi yang berdampak pada masyarakat,” ujarnya, Jumat (7/11/2026).
Untuk penanganan awal, Eko mendorong pengawasan langsung ke SPBU serta sosialisasi kepada pengelola agar penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan. Sementara dalam jangka panjang, DPRD Kukar berencana membawa persoalan tersebut ke Ombudsman dan DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong koordinasi serta evaluasi terhadap Pertamina.
Ia menekankan, langkah evaluasi harus didukung data dan analisis yang kuat karena karakteristik distribusi BBM di wilayah perkotaan berbeda dengan kawasan pedalaman. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penertiban diharapkan tidak justru mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bakar, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas penyaluran resmi. (Rob/Adv DPRD Kukar)
