Persepsinews.com, Kukar – Persediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kutai Kartanegara (Kukar) yang tersisa sekitar 4.000 keping hingga akhir Oktober 2026 menjadi perhatian DPRD. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta kebutuhan pengadaan blanko dimasukkan secara penuh dalam anggaran 2027 agar pelayanan administrasi kependudukan tidak terganggu.
Kebutuhan blanko di Kukar diperkirakan mencapai 100 ribu keping setiap tahun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan kebutuhan tambahan akibat pemekaran wilayah maupun perubahan data kependudukan masyarakat.
Kondisi persediaan yang terbatas juga berdampak pada distribusi ke tingkat kecamatan. Jika sebelumnya permintaan dapat dipenuhi hingga 1.000 keping, kini jumlah yang diberikan maksimal 250 keping. Prioritas penyaluran diarahkan kepada warga yang baru pertama kali melakukan perekaman E-KTP.
Keterbatasan pasokan tersebut berkaitan dengan tidak adanya dukungan hibah blanko dari pemerintah pusat selama 2025 dan 2026. Padahal, pengadaan pada 2023 dan 2024 masih memperoleh dukungan melalui mekanisme hibah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar dikabarkan telah mengusulkan anggaran sekitar Rp1 miliar kepada pemerintah daerah untuk pengadaan blanko pada 2027.
Menanggapi kondisi itu, Ahmad Yani menyebut penambahan anggaran tidak lagi memungkinkan dilakukan melalui APBD Perubahan. Karena itu, kebutuhan pengadaan harus diperhitungkan sejak penyusunan anggaran tahun depan dengan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat.
“Anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi kekurangan. Sebab, ini berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pelayanan publik,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Ia mengingatkan, keterbatasan blanko fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh dokumen identitas. Meskipun pemerintah terus mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), E-KTP fisik masih diperlukan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet dan tinggal di wilayah dengan jaringan komunikasi yang belum memadai.
“Jangan sampai hanya karena persoalan kertas atau blanko, masyarakat justru tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.
Menurut Yani, perencanaan pengadaan perlu memperhitungkan kebutuhan pencetakan tahunan, jumlah persediaan yang tersedia, serta kemungkinan bertambahnya permohonan akibat perubahan administrasi wilayah. Perhitungan tersebut diperlukan agar pengadaan tidak hanya mencukupi kebutuhan awal tahun, tetapi juga menjamin ketersediaan sepanjang 2027.
“Oleh karena itu, kami meminta agar kebutuhan blanko E-KTP dapat diakomodasi sepenuhnya dalam anggaran 2027. Kita upayakan agar sepanjang tahun 2027 tidak ada lagi kekurangan blanko,” tutupnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
