Persepsinews.com, Kukar – Pemulihan kawasan hutan yang terbakar hingga penanganan gangguan kesehatan akibat asap perlu masuk dalam perencanaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai dukungan pemerintah pusat yang telah diberikan perlu ditingkatkan agar penanganan dampak karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ia mengapresiasi alokasi anggaran dari pemerintah pusat, meskipun menilai jumlahnya belum sebanding dengan besarnya kerugian dan tanggung jawab yang harus ditangani pemerintah daerah.
“Ya, kita bersyukur atas anggaran yang diberikan. Berapa pun nilainya, tentu tetap kita syukuri, meskipun sebenarnya jumlah tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan kerugian yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Kutai Kartanegara,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Yani, keberhasilan memadamkan api bukan berarti seluruh persoalan karhutla telah selesai. Dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat tetap membutuhkan penanganan lanjutan, termasuk pemulihan lahan serta upaya mengatasi gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Persoalannya bukan hanya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dampak yang ditimbulkan dan perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat meningkatkan dukungan fiskal kepada daerah. Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting agar pemerintah kabupaten memiliki kemampuan lebih besar dalam menangani dampak kebakaran, sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Setidaknya, anggaran itu bisa membantu meringankan beban, meskipun kalau kita berbicara cukup atau tidak, tentu masih belum cukup. Kita berharap ke depan alokasinya bisa ditingkatkan, bukan hanya mengandalkan anggaran yang sudah ada,” katanya.
Yani juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak daerah dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan berbagai tanggung jawab pembangunan.
“Kami juga berharap pemerintah pusat dapat menunaikan hak-hak daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar perencanaan penanganan karhutla ke depan turut memasukkan program rehabilitasi kawasan terdampak. Upaya penghijauan kembali dinilai penting untuk mengembalikan kondisi lingkungan setelah kebakaran.
“Kita harus memikirkan bagaimana memulihkan kondisi lahan, menangani dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, serta menghijaukan kembali kawasan hutan yang telah terbakar,” pungkasnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
