Persepsinews.com, Kukar – Persoalan infrastruktur, sengketa lahan, hingga penyaluran bantuan keuangan khusus desa menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Loa Kulu kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, saat melaksanakan reses, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan disampaikan masyarakat, termasuk melalui kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aspirasi yang dihimpun menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan di tingkat desa yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang banyak disoroti adalah kondisi infrastruktur jalan. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan hak guna usaha (HGU), kawasan pertambangan, hingga pemenuhan hak masyarakat atas plasma sebesar 20 persen.
Persoalan lahan di sejumlah wilayah Kecamatan Loa Kulu turut menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Ia juga menyoroti, penyelesaian pembangunan Jembatan Sungai Payang. Menurutnya, persoalan jembatan tersebut perlu menjadi salah satu prioritas penyelesaian. Hal itu juga menjadi perhatian saat pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Selain jembatan, akses Jalan Margasari yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Sungai Payang juga dinilai membutuhkan penanganan. Kondisi jalan yang menyulitkan mobilitas masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian.
Di luar persoalan infrastruktur dan lahan, penyaluran anggaran desa turut menjadi keluhan pemerintah desa. Ahmad Yani menyebut, hingga memasuki November, bantuan keuangan khusus (BKK) desa masih menghadapi persoalan penyaluran.
“Sekarang sudah memasuki November dan sebentar lagi Desember, tetapi bantuan keuangan khusus desa masih bermasalah dan belum tersalurkan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia mengatakan, keluhan dari kepala desa hingga perangkat RT juga belum sepenuhnya memperoleh kejelasan. Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan dalam reses tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPRD.
“Salah satu langkah yang memungkinkan dilakukan adalah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menegaskan, aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan maupun kabupaten, tetapi belum terakomodasi, akan tetap diperjuangkan melalui DPRD Kukar.
Terakhir, Ia berharap berbagai usulan tersebut tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi, melainkan mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat. (Rob/Adv DPRD Kukar)
