Persepsinews.com, Kukar – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, memastikan berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Loa Kulu akan menjadi bahan perjuangan dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2027 hingga 2028.
Aspirasi tersebut mencakup usulan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kebutuhan masyarakat. Seluruh masukan yang disampaikan dalam kegiatan reses telah dicatat untuk ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Ahmad Yani mengatakan, tidak seluruh usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan program.
“Semua usulan yang disampaikan masyarakat sudah dicatat dan akan kita akomodasi. Namun, tentu tidak mungkin seluruh usulan dapat dipenuhi sekaligus,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sebagian aspirasi akan diupayakan masuk dalam perencanaan anggaran 2027, sedangkan usulan lainnya diarahkan untuk direalisasikan pada 2028.
Sementara itu, terhadap program yang telah masuk dalam APBD 2026, Ahmad Yani meminta agar pelaksanaannya segera dituntaskan. Menurutnya, program yang telah dianggarkan dan merupakan aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Untuk tahun 2026, kami berharap sejumlah program yang sudah masuk dalam APBD dan merupakan aspirasi masyarakat dapat segera diselesaikan karena anggarannya sudah tersedia,” katanya.
Ia mengakui, masih terdapat pekerjaan yang belum terlaksana karena dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum terbit maupun adanya kendala teknis di lapangan. Meski demikian, penyelesaian program yang telah masuk dalam APBD 2026 tetap harus menjadi perhatian.
Selain persoalan pembangunan, penyaluran anggaran desa turut menjadi keluhan yang disampaikan dalam kegiatan reses. Pemerintah desa mengeluhkan belum diterimanya sejumlah anggaran yang menjadi hak mereka, termasuk bantuan keuangan khusus desa dan alokasi dana desa (ADD).
Ahmad Yani menyebut, hingga saat ini DPRD belum memperoleh informasi maupun kepastian mengenai anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Untuk anggaran dari pemerintah pusat, sampai sekarang belum ada informasi atau kepastian yang kami terima,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan anggaran desa perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kalau ada anggaran desa yang belum jelas atau belum terselesaikan, salah satu alasannya adalah ketersediaan anggaran. Karena itu, persoalan ini akan kami tindak lanjuti melalui RDP, khususnya terkait anggaran yang menjadi hak desa,” tegas Ahmad Yani.
Melalui rapat dengar pendapat (RDP), DPRD Kukar akan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai progres penyaluran anggaran, alasan belum diterimanya dana oleh pemerintah desa, serta kendala teknis yang terjadi.
“Untuk hal-hal teknis seperti progres pelaksanaan, alasan anggaran belum sampai ke desa, dan kendala yang dihadapi, OPD terkait harus memberikan penjelasan secara tuntas,” tutupnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
