Persepsinews.com, Kukar – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta seluruh 45 anggota DPRD memaksimalkan kegiatan reses sebagai sarana menyerap kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat tertampung melalui tahapan Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Karena itu, reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Kami berharap seluruh 45 anggota DPRD benar-benar melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” kata Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat terkadang belum terakomodasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian anggota DPRD agar aspirasi yang belum terserap tetap mendapatkan ruang untuk diperjuangkan.
“Apa pun kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musrenbang desa, kecamatan, maupun kabupaten, perlu ditampung melalui kegiatan reses,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan, DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk mengupayakan dukungan anggaran agar usulan tersebut dapat direalisasikan. Upaya itu akan diarahkan pada perencanaan anggaran 2027 maupun 2028 sesuai kebutuhan dan mekanisme penganggaran.
Hasil reses juga diharapkan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam perencanaan sebelumnya masih dapat diperjuangkan pada periode anggaran berikutnya.
“Reses menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menerima aspirasi yang belum terserap oleh pemerintah setempat. DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk mengupayakan penganggarannya,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti usulan Musrenbang yang sebelumnya belum masuk dalam perencanaan pembangunan 2027. Menurutnya, usulan tersebut masih perlu diperhatikan dan diupayakan agar dapat masuk dalam APBD 2027 apabila masih tersedia ruang penganggaran.
“Mudah-mudahan masih ada ruang untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam APBD 2027,” pungkasnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
