Persepsinews.com, Samarinda – Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor yang bakal diperhitungkan untuk penentuan besar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.
Pasalnya kenaikan harga BBM akan banyak berpengaruh pada inflasi. Begitupun pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Rozani Erawadi mengatakan berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Kaltim hasil perhitungan bakal naik 37,5 persen.
“Dari hasil perhitungan mereka naik 37,5 persen,” ucapnya.
Akan tetapi, ia menerangkan penentuan UMP Kaltim belum diketahui perhitungannya seperti apa. Sebab dari Kementerian Tenaga Kerja akan menyuplai data ke Pemprov Kaltim.
Di mana data-data itu akan dimasukkan dalam perhitungan UMP. “Kurang lebih ada 20 data yang akan disampaikan ke pemerintah sebagai acuan menetapkan UMP,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengatakan pihaknya sangat mendorong agar kenaikan UMP 2023 dapat direalisasikan secara optimal.
Hal ini demi pemulihan kesejahteraan rakyat. Khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19.
“Tentu harus digaungkan. Ini juga upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, dengan adanya kenaikan UMP harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap kesejahteraan buruh bisa bertambah, karena tidak sedikit dari saudara-saudara buruh yang mengalami pengurangan upah. Bahkan sampai pemutusan hubungan kerja akibat pandemi,” jelasnya.
Politis Fraksi Gerindra itupun memberikan apresiasi ke pemerintah dalam hal ini Kemenaker yang memberikan sinyal akan ada kenaikan UMP. Meskipun perhitungan besaran UMP dalam proses.
“Yang perlu diingat kenaikan UMP tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Akan tetapi saya berharap agar besaran kenaikan UMP dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” pungkas Reza. (Red)
