Persepsinews, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin mengatakan, untuk mencegah munculnya galian c ilegal di Kalimantan Timur diperlukan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah. Untuk itu pembentukan aturan tersebut perlu dipercepat.
Menurut Udin, dengan kembalinya sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan ke provinsi harus ditanggapi serius oleh pemda. Hal ini juga dalam upaya mendukung pembangunan IKN kedepan.
“Regulasi untuk mencegah galian c ilegal dan sebagainya maka kita percepat, karna kita bahas tadi kebijakan pertambangan ke pusat ke provinsi harusnya kita tanggap untuk persiapan pembangunan IKN,” tutur Udin Selasa (4/10/2022) di Gedung D DPRD Kaltim.
Disampaikan Udin, melalui regulasi dan Izin yang jelas terkait galian c maka akan berdampak terhadap PAD daerah.
Tidak hanya itu, support material sebesar 20 persen saat ini bersumber dari daerah, sehingga izin galian c harus kita persiapkan. Apabila tidak, nantinya material terpaksa harus didatangkan dari luar daerah.
Bagaimana kalau kita belum siap material didatangkan dari luar, tapi karna kita punya sumber daya alam sendiri tanah maupun batu dan sudah punya izin maka kita sudah punya kompetensi lah,” tuturnya. (Ozn/Adv)
