Persepsinews.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan kasus stunting di Kaltim tahun 2021 turun dibanding tahun 2019 sebesar 28,09 persen dan tahun 2020 sebesar 22,8 persen.
Dirinya mengapresiasi pencapaian tersebut, sebab penurunan kasus stunting di Kaltim sudah lebih bagus karena berada di bawah kasus nasional.
Dari data yang dihimpun, ada empat kabupaten kota yang memiliki kasus stunting lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda.
Sementara 6 kabupaten kota yang menjadi lokus sampai dengan 2021 lalu, 50 persenya yang belum memberikan kontribusi positif atas persentase stunting di Kaltim yakni Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau, dan Kabupaten Paser masih di atas rata-rata provinsi.
Terkait penanganan stunting di Kaltim, apalagi sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Kaltim, Wagub mengharapkan perlunya kolaborasi, kerja sama dan koordinasi antarsektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam menangani masalah stunting.
“Perlu kerja keras dengan berkolaborasi, bekerjasama dan berkoordinasi antarsektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani masalah stunting,” sebut Hadi sapaan akrabnya belum lama ini.
Hadi Mulyadi yang juga Ketua TPPS Kaltim meminta agar penanganan stunting juga sampai pada tingkat desa, dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tokoh agama, ibu-ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lainnya.
“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya Pemprov Kaltim, namun perlu dukungan Pemkab/Pemkot maupun TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” pintanya. (Red/ Adv DKP3A Kaltim)
