Persepsinews, Samarinda – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) mencatat sejak tahun 2017 hingga 7 Oktober 2022, BPKN menerima 7.983 pengaduan konsumen yang berasal dari multisektoral. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Edukasi dan Komunikasi BPKN RI, Firman Tumantara Endipraja saat dikonfirmasi pada Edukasi Konsumen Cerdas, Kuliah Kunjungan Lapangan Fakuktas Hukum Universitas Widygama Mahakam, di Ruang Serbaguna Disperindagkop dan UMKM Kaltim, Selasa (18/10/2022).
Dari data tersebut menandakan, adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya terhadap pelanggaran hak konsumen dan berani membuat laporan kepada instansi terkait.
Diungkapkan Firman, dari 7.983 pengaduan diantaranya pada tahun 2021 menjadi waktu terjadinya aduan terbanyak dengan catatan 3.256 pengaduan. Pengaduan ini terhitung hingga 7 Oktober 2022.
“Pengaduan yang masuk di BPKN RI hingga 7 Oktober 2022 tertinggi pada sektor Jasa Keuangan, Perumahan dan E-Commerce,”sebutnya.
Disampaikan Firman, jasa keuangan berjumlah 370 pengaduan, kedua perumahan 158 pengaduan dan E-Commerce 126 pengaduan.
Kemudian sektor lain-lain 104 pengaduan, jasa telekomunikasi 50 pengaduan, jasa transportasi 48 pengaduan, barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor 39 pengaduan serta listrik dan gas rumah tangga 10 pengaduan.
“Tahun lalu di 2021 sektor perumahan cukup tingggi , kemudian kedua E-Commerce,”terangnya.
Tidak hanya itu, adapun total kerugian konsumen terjadi tahun 2021 mencapai Rp 2.457.836.109.715 dan di tahun 2022 hingga 7 Oktober Rp 93.457.759.419.
Dirinya menilai kesadaran masyarakat terhadap hak perlindungan masih perlu ditingkatkan. Adapun 3 sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen diantaranya, ganti rugi, pidana dan administrasi pencabutan izin usaha.
“Tiga sanksi ini bisa dikenakan sekaligus bagi pelaku usaha,”tuturnya. (Ozn/Adv Diskominfo Kaltim)
