Persepsinews, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi bersama Pemkot Samarinda dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Hingga 2022 lalu, proses normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) mencapai 70 persen.
Pemprov Kaltim terlibat dalam program normalisasi SKM sejak 2019, dengan mengucurkan anggaran Rp10 miliar kepada Pemkot Samarinda untuk menyelesaikan dampak sosial.
Sementara untuk anggaran normalisasi SKM pada 2022, dialokasikan mencapai total Rp 51 miliar, dari kantong Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan BWS.
Progres normalisasi SKM hingga akhir 2022 kemarin, realisasi telah mencapai 70 persen, atau mencapai 12 km dari 17 km panjang sungai.
Jasno mengatakan, program penanggulangan banjir melalui normalisasi SKM tersebut sudah mulai memperlihatkan dampak positif. Apalagi, normalisasi tersebut sudah mulai diperluas hingga kawasan lain maka fungsi SKM akan dapat menampung lebih banyak debit air.
“Ya kita bisa lihat kawasan dr soetomo mulai segiri sampe tarmidi sudah mulai kelihatan normalisasi dari pemerintah kota maupun provinsi mulai berkurang dampaknya, karna jika bisa diperluas fungsinya bisa menampung lebih banyak debit air,” tutur Jasno saat dihubungi Persepsinews Senin (23/1/2023).
Jasno meyakini, Pemkot Samarinda kedepan akan mampu meneruskan program penanggulangan banjir ini bahkan hingga kawasan Tarmidi dan Kehewanan. Menurutnya, jika pemerintah mampu melakukan normalisasi ini maka banjir di Kota Tepian akan bisa di antisipasi dengan baik.
Program ini diharapkan bisa menjadi prioritas, mengingat Samarinda menjadi kawasan langganan banjir beberapa tahun belakangan.
“Kita berharap walikota bisa teruskan sampai Jalam Tarmidi dan Kehewanan, apabila ini bisa dilakukan normalisasi maka pengendalian banjir akan bisa ditanggulangi, ini diharapkan bisa jadi prioritas,” tutupnya. (Ozn/ Adv DPRD Samarinda)
