Persepsinews, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, guna mengantisipasi antrian BBM di SPBU yang masih terjadi hingga saat ini perlu ada perhatian dari pemerintah daerah.
Hal itu dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi agar Kaltim bisa mendapat tambahan kuota. Apalagi menjelang akhir tahun, kelangkaan BBM bisa kembali terjadi.
“Biasanya ini bulan 10, akan ada gate kekurangan, jika ada kekurangan diliat dulu, kemudian perlu kita monitor, terkait permintaan kuota kalau kurang ya kita minta, tapi biasanya perhitungan sudah final, tapi tetap dimonitor,” tutur Listiyono Senin (10/10/2022).
Listiyono menjelaskan, mendekati akhir tahun memang pemda biasanya sudh melakukan perhitjngan terkait besaran kuota yang akan di ajukan dengan menyelaraskan pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan bisnis yang ada untuk di komper berapa besaran kuota yang di perlukan.
“Perhitungan kuota itu sebenarnya tahun yang akan datang dilakukan Pemerintah, sudah berdasarkan perhitungan pertumbuhan kendaraan, bisnis di komper itu maka akan muncul angka,” ungkapnya.
Guna mengantisipasi kelangjaan BBM kedepan lanjut Listiyono, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pihak pertamina hingga Polri untuk mengawasi jalannya pendistribusian BBM ke masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk bisa mengawasi serta memberikan laporan jika melihat aktifitas pengetapan BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kalimantan Timur.
“Trennya biasa akhir tahun kelangkaan, saya minta masyarakat jika lihat pengetapan segera lapor ke Pertamina dan Polri ya,” tutupnya. (Ozn/Adv)
