Persepsinews, Balikpapan – Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Raditya Jati mengatakan, Indonesia telah memiliki sistem nasional penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang – Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007. Namun, terjadi perubahan paradigma dalam pendekatan penanggulangan bencana.
Menurutnya, sistem nasional penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Hal itu disebabkan telah terjadi pergeseran paradigma sejak tahun 2005 hingga 2015.
“Jadi, jika dulu fokusnya pada penanggulangan bencana, sekarang harus lebih fokus kepada pengurangan risiko bencana,” tutur Radit dalam agenda Seminar Nasional Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana untuk Ketangguhan Masyarakat pada Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2022 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (12/10/2022).
Disampaikan Radit, pertambahan penduduk di suatu wilayah baik dari proses urbanisasi maupun bonus demografi tak dimungkiri menjadi salah satu aspek kerentanan terjadinya bencana. Oleh karena itu, diperlukan sistem nasional dalam penanggulangan bencana.
Radit menekankan, pendekatan penanggulangan bencana saat ini, harus berorientasi pada keterkaitan capaian antar sub sistem. Termasuk memprioritaskan pada penguatan kolaborasi, inklusi, dan integrasi multi stakeholders penanggulangan bencana untuk ketangguhan masyarakat. Dengan tetap memperkuat peran BNPB dan BPBD sebagai koordinator pelaksana dan komando penaggulangan kebencanaan.
“Kita sudah punya indeks risiko bencana dan seharusnya, ini dimasukkan dalam indikator kinerja kepala daerah,” ungkapnya.
Pendekatan sistem penanganan bencana lanjutnya, juga harus terukur. Sistem nasional penanggulangan bencana harus mampu membangun resiliensi bangsa dalam menghadapi bencana.
“Resiliensi ini harus dibentuk dari tingkat lokal. Dari komunitas, masyarakat, bahkan individu harus mampu membangun resiliensinya,” pungkasnya. (Ozn/Adv)
