Persepsinews.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengimbau Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dan pengusaha kapal wisata duduk bersama untuk menyepakati sistem manifest online kapal wisata.
Diketahui, bahwa kebijakan Dishub Samarinda tersebut ditolak pengusaha kapal wisata, karena uang pembelian tiket tidak langsung dikelola pengusaha. Ditambah lagi, calon penumpang juga ditarik biaya tambahan sebesar Rp5 ribu.
Hal ini dia harapkan agar kedua belah pihak tidak egois dalam penerapan tarif.
“Jangan sampai kebijakan Dishub memberatkan pengelola. Dan, pengelola jangan juga keinginannya saja yang dituruti. Menurut saya, mesti ada jalan tengah,” katanya beberapa waktu lalu.
Laila Fatihah sepakat dengan kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menerapkan sistem manifest online karena bisa meningkatkan retribusi daerah.
“Saya sepakat kalau ada perubahan sistem dari manual ke online. Karena, kita memang sekarang ini mengarah kesana,” kata Laila Fatihah.
Dia menilai kebijakan Dishub itu wajar. Karena, pengalihan manifest dari manual ke online adalah inovasi baru yang belum dipahami sepenuhnya oleh pengelola wisata.
“Kebanyakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari pajak dan retribusi. Jadi, saya pikir wajar kalau Pemkot mencari inovasi yang dapat memaksimalkan sumber PAD kita,” pungkasnya. (Red/ Adv DPRD Samarinda)
