Persepsinews.com, Tenggarong – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar merasa kesal dengan kondisi banyaknya ruas jalan yang rusak akibat aktivitas angkutan perusahaan tambang batu bara liar.
Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perbaikan dan pembangunan jalan, Dinas PU berharap jalan-jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan yang tidak memiliki izin yang jelas dan hanya menguntungkan sekelompok tertentu.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Restu Irawan, sepakat dengan DPRD Kukar untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin yang jelas tersebut.
“Dinas PU bersedia melakukan tindakan penindakan jika diminta, karena masyarakat telah merasakan dampak kerusakan jalan di Muara Badak Marangkayu,” tegasnya, Selasa (4/2/2023).
Dalam menghadapi masalah ini, Dinas PU menegaskan bahwa penanganannya harus dilakukan melalui tindakan penindakan, bukan hanya kebijakan pengaturan.
Pemkab tidak ingin memberikan kebijakan win-win solution kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin yang jelas dan tidak menjalankan kewajibannya terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dan peraturan lainnya.
“Jika pemerintah membiarkan dan memberikan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak jelas statusnya, maka pemerintah juga turut serta dalam masalah tersebut,” sebutnya lagi. (Adi/ Adv Diskominfo Kukar)
