Persepisnews.com, Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, selama setahun terakhir pihaknya sudah mulai melakukan uji coba terkait peningkatan jangkauan akses internet di wilayah desa.
Melalui anggaran khusus, Diskominfo Kaltim telah memfasilitasi sebanyak 40 desa melalui proyek percontohan menggunakan sistem Fiber Optik dengan provider untuk memberikan akses internet ke desa-desa tanpa harus membangun tower. Walaupun, cara ini hanya program jangka pendek.
“Kami (Diskominfo Kaltim) baru menganggarkan tahun kemarin dan tahun 2022 ini mencoba menarik kabel Fiber Optik (FO) dengan Provider mengatasi 40 desa, sebagai proyek percontohan untuk memfasilitasi desa-desa yang memang tidak mempunyai akses internet. Kita tarik kabel FO ya sekali lagi bukan tower, yang penting akses internet bisa masuk setidaknya ini bisa mengatasi jangka pendek,” jelas Faisal saat menjadi narasumber dialog RRI Samarinda melalui virtual, Kamis (13/9/2022) pagi.
Disampaikan Faisal saat ini dari 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim terdapat sebanyak 103 kecamatan serta 1.038 desa dan kelurahan yang masih berstatus blankspot sejak awal tahun kemarin. Sementara untuk 3 Kota yakni Samarinda, Bontang, Balikpapan bisa dikatakan sudah bebas blankspot.
“Tinggal 7 (tujuh) kabupaten yang masih blankspot masih ada 245 desa atau kelurahan tadi yang masih besar. Di daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 48 persen, Berau juga 49 persen, Kutai Timur 25 persen. Kita perlu pahami bicara soal akses melalui Fiber Optik menghubungkan satu desa yang ada di jalur internet ke desa terdekat yang belum ada akses internetnya,” ucapnya.
Melalui program jangka pendek ini menurut Faisal, Fiber Optik yang akan ditarik disatu titik fasilitas pelayan publik di desa bisa dilakukan di kantor desa atau Puskesmas bahkan sekolah, bekerjasama dengan satu provider.
Setelah internet bisa terhubung, masyarakat otomatis secara mandiri akan mengajukan diri untuk memasang internet dengan harga terjangkau.
“Jika kabel FO sudah ada ditempat publik didesa itu, kami akan bayarkan selama satu tahun setelah itu kami serahkan ke Kabupaten/Kota. Misalnya, tarik ke rumah masing masing kan sedikit aja 10 MB paling Rp 125 ribu tarifnya untuk keperluan masing masing kita buat Swadaya mandiri seperti kita juga di kota kita bayar internet di rumah juga kan,” ungkapnya. (Ozn/Adv)
