Persepsinews.com, Tenggarong – Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Rabu (15/3/2023). Dalam kunjungan tersebut, hadir pula perwakilan dari PLN, provider, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kalimantan Timur.
Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Budi Eko, menyatakan bahwa pihaknya berperan sebagai penghubung dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
“Tujuan kunjungan membahas pembangunan infrastruktur komunikasi di daerah penyangga atau mitra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” sebut Budi.
Dalam kesempatan serupa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, mengungkapkan beberapa masalah terkait telekomunikasi di Kukar.
“Masih terdapat sejumlah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang belum berjalan optimal,” terangnya.
Hal ini disebabkan oleh tumpang tindihnya program antara pemerintah daerah dan provider yang telah diberi tugas untuk mengatasi daerah yang tidak tercover oleh sinyal telekomunikasi (blankspot).
“Kami telah meminta provider untuk menyelaraskan program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien,” ujar Dafip.
Lalu, penyediaan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di Kutai Kartanegara masih terbatas di wilayah perkotaan, padahal berdasarkan data yang dimiliki Diskominfo Kutai Kartanegara, 75 persen penduduk berada di wilayah desa.
Dafip mengungkapkan bahwa rencana untuk mengatasi area tanpa akses internet (blank spot) sejalan dengan komitmen Diskominfo Kukar dalam menghadirkan digitalisasi dalam pemerintahan desa.
“Untuk mencapai kesuksesan dalam program digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan keuangan pemerintahan desa, akses internet yang memadai menjadi faktor penting,” pungkasnya. (Adi/ Adv Diskomifo Kukar)
