Persepsinews, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda H. Subandi, S.E berharap pemerintah Kota Samarinda memiliki opsi khusus agar tenaga guru honorer di Kota Tepian bisa tetap di pertahankan ditengah rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honor pada tahun 2023.
Terutama bagi guru yang telah mengabdi sangat lama dan memiliki kompetensi yang baik dan telah berkontribusi bagi pendidikan di daeran agar bisa diangkat menjadi PPPK.
“Harus kita akui kebijakan sudah diputuskan, tapi kita harus bisa diakomodir pemerintah honorer itu, untuk bisa diikutkan bagaimana caranya agar bisa diangkat menjadi PPPK, kasian yang mengabdi lama, agar mereka tetap terakomodir dan bisa mengabdi sebagai guru,” tutur Subandi Senin (9/1/2022).
Pemerintah Pusat berencana melakukan penghapusan terhadap guru honorer pada tahun 2023 mendatang. Hal ini berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 tahun 2018. Namun, belum ada keputusan pasti terkait penghapusan tersebut.
Disamping rencana tersebut, pemerintah juga memberikan solusi dengan rencana pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PPPK. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sempat menerangkan, pihaknya mentargetkan tahun 2023 ada sebanyak 600 ribu tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK.
Disampaikan Subandi, memang rencana pemerintah pusat menjadi sebuah dilema. Apalagi mengingat, tenaga honorer di Samarinda cukup banyak. Ia berharap pemerintah bisa bijak dalam mengambil keputusan agar para guru bisa terakomodir dengan baik dan kebutuhan guru bisa terpenuhi dengan baik.
“Sebenarnya ini dilema disisi lain jumlah honorer sangat banyak sementara harus dihapus, saya berharap pemerintah bisa lebih arif, bijak jangan sepihak apabila guru sudah mengabdi lama bisa dapat perhatian dan tidak dipersulit untuk bisa jadi pppk apalagi yang punya kompetensi, agar kebutuhan guru kita juga dapat tercukupi,” tutupnya. (Ozn/ Adv DPRD Samarinda)
