Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran Baneku 2023 untuk pengembangan desa dan usaha masyarakat desa. Tercatat Rp50 juta per desa diberikan Pemprov Kaltim untuk 841 desa dan bantuan BUMDes Rp60 juta per unit di masing-masing desa terpilih selama 2023.
Dikutip melalui laman Pemprov Kaltim, selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) 2023 untuk pengembangan pemerintah desa dan usaha masyarakat desa.
Serta ada bantuan BUMDes Rp60 juta per unit di masing-masing desa terpilih selama 2023.
Dengan realisasi yang cukup positif ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Kaltim memastikan Bankeu akan kembali disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan potensi APBD Kaltim 2024, DPMPD Kaltim berencana akan memperbesar nilai bantuan yang akan diberikan agar menambah sumber pemasukan bagi pemerintah desa.
“Ya kalau dari kita dengan APBD sebesar itu ingin memperbesar bankeu saja, sumber pendapatan desa di undang-undang kan ada tujuh di Kalimantan Timur,” tutur Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim, Dakwan Diny.
Peningkatan bankeu ini bertujuan, agar lebih berdaya guna dan berhasil. Hal ini untuk mendukung misi Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
Selain itu, misi Berdaulat ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
Bantuan keuangan provinsi diberikan secara merata kepada 841 desa bersifat khusus dalam percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang penggunaannya dapat dipilih sesuai urgensi dan kebutuhan dalam kewenangan desa melalui musyawarah desa. (Ozn/ Adv DPMPD Kaltim)
