Persepsinews.com, Kukar – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta agar lahan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak langsung dimanfaatkan untuk aktivitas usaha maupun penanaman. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi dan penyebab kebakaran di lokasi tersebut ditelusuri terlebih dahulu.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan aktivitas usaha setelah kebakaran perlu menjadi perhatian. Terlebih, jika terdapat kegiatan penanaman di kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran, hal itu perlu ditelusuri untuk memastikan tidak menimbulkan persoalan terkait pemanfaatan lahan.
“Itu salah satu yang perlu dipertimbangkan, termasuk menghindari, melarang aktivitas-aktivitas usaha pascakarhutla,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, lahan yang terbakar sebaiknya tidak langsung ditanami ataupun digunakan untuk kegiatan usaha sebelum dilakukan penelusuran. Menurutnya, aktivitas yang berlangsung setelah kebakaran dapat memunculkan dugaan keterkaitan antara pihak yang memanfaatkan lahan dan peristiwa karhutla.
“Ketika karhutla, kita akan mau memastikan jangan ditanami dulu. Jangan dibuat aktivitas usaha di situ, karena kalau ada, berarti kita bisa menuduh bahwa pelakunya adalah Anda,” katanya.
Ahmad Yani secara khusus menyinggung kemungkinan penanaman kelapa sawit di kawasan bekas kebakaran. Ia menyebut DPRD akan memastikan tidak ada aktivitas penanaman di lokasi tersebut selama proses penelusuran berlangsung.
“Kami juga dari tim DPRD memastikan bahwa itu tidak boleh ada penanaman, apalagi misalnya nanam sawit di kebakaran hutan itu,” ungkapnya.
Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang melakukan aktivitas di kawasan terdampak karhutla, baik masyarakat maupun korporasi. Dengan demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak disimpulkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. (Rob/Adv DPRD Kukar)













