Persepsinews.com, Samarinda – Dalam perkembangan terkini, Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur (Kaltim), Aris Munandar, mengungkapkan fakta menarik terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Menurutnya, ada dua kabupaten di Kaltim yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus.
Dua kabupaten yang dimaksud adalah Kutai Timur (Kutim) dan Penajam Paser Utara (PPU). Informasi ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang secara rutin menjadi acuan bagi Disnakertrans Kaltim dan dewan pengupahan provinsi dalam menentukan kenaikan upah minimum setiap tahun.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika salah satu kabupaten atau kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, kenaikan upah minimum akan dihitung berdasarkan tingkat inflasi di provinsi tersebut.
Aris Munandar menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi untuk pertama kalinya pada tahun 2022 lalu. Kala itu, dua kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus.
“Meskipun demikian, upah minimum tetap mengalami kenaikan sesuai dengan tingkat inflasi provinsi,” ungkapnya.
Untuk menghitung upah minimum yang berlaku tahun ini, Aris menjelaskan bahwa rujukan utamanya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Peraturan ini telah merumuskan formula perhitungan upah minimum untuk tahun 2023, yang melibatkan berbagai variabel, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa.
Penyesuaian Nilai UM mencakup penjumlahan antara tingkat inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan variabel alfa.
Aris menekankan bahwa formula baru ini berhasil mengakomodir berbagai pihak yang terlibat, serta menghindari kerugian yang mungkin terjadi sebelumnya.
“Formula ini merangkul semua pihak secara adil,” tandasnya. (Fai/Red)
