Persepsinews, Balikpapan – Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, pembangunan ibu Kota Negara Nusantara jangan dinilai dengan melihat dari sisi keuangan saja.
Menurut Isran, agar pembangunna IKN bisa seusai konsep pemerintah maka perlu melihat nilai kebangsaan, sejarah, geografis dan ekonominya agar sesuai dengan tujuan pembangunannya.
“Jadi, menilai pembangunan IKN jangan hanya berpandangan hal keuangan dalam pembangunan. Tetapi, bagaimana melihat dari nilai kebangsaan, sejarah, geografis, ekonomi masyarakat dan keadilan, sehingga betul-betul paham bagaimana tujuan pembangunannya,” ungkap Isran Noor ketika membuka Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Luar Negeri RI, di Novotel Balikpapan, Selasa (11/10/2022).
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kaltim saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Pemprov Kaltim berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan IKN harus dilihat dengan nilai-nilai kebangsaan hingga historis dan sejarah negara.
Bagi Isran, pembangunan IKN merupakan urusan negara. Sehingga memerlukan dukungan semua pihak agar bisa terwujud sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.
IKN tidak hanya dinilai hanya milik Provinsi Kaltim, tetapi seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang IKN pun menjadi penegasan bagi pembangunannya.
“Yang jelas, Pemprov Kaltim sangat mendukung program pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan IKN. Bukan karena lokasinya di Provinsi Kaltim. Tetapi, bagaimana psikologi sejarah yang luar biasa. Mulai, era Presiden Soekarno, Soeharto serta Susilo Bambang Yudhoyono. Dan semua ingin memindahkan ibu kota negara. Jadi, wajar jika program ini dilaksanakan,” jelasnya. (Ozn/Adv)
