Persepsinews.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal mengatakan sejak kebijakan pengawasan izin dialihkan ke puat, pemerintah daerah menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan persoalan tambang.
Akibat perubahan skema kebijakan tersebut, legislator Nasdem ini melihat banyak dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat tambang Ilegal.
“Mulai dari jalan rusak, banjir dan kerusakan alam, dan sedihnya yang merasakan imbasnya adalah daerah,” jelas Joha.
Joha menilai perizinan itu dapat dikembalikan ke pemerintah daerah, sekaligus juga kewenangan pengawasannya.
Sebab daerahlah yang dinilai paling mengetahui kondisi lingkungan di daerah serta daerah pula yang pertama merasakan dampak buruknya
“Ya memang kondisi kita ini kan sulit. Kenapa karena menyangkut masalah izin tambang dengan ditariknya ke pusat artinya kan kita kita tidak bisa apa-apa,” pungkasnya. (Red/ Adv DPRD Samarinda)
