Persepsinews.com, Samarinda – Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Konsultasi Publik mengenai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2025 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis (16/2/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh 200 orang secara langsung dan 100 peserta secara online, serta menghadirkan narasumber dari instansi vertikal melalui Zoom, seperti Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Barawi, Direktur PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan, dan Plt. Kepala Bappeda Kalimantan Timur Yuslianda.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengapresiasi acara tersebut karena menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan adanya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Oleh karena itu, konsultasi publik ini menjadi momentum untuk memberikan saran dan masukan dalam memenuhi rencana pembangunan Kalimantan Timur dalam jangka pendek dalam menyambut ibu kota negara yang baru,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa Badan Otorita IKN Nusantara, kementerian terkait, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan kebijakan baru yang mencakup pemetaan penduduk untuk mengevaluasi jumlah kursi di dewan legislatif.
Saat ini, IKN berkedudukan di Kalimantan Timur, Hasan menagatakan jika kedepan akan ada perubahan administratif di beberapa daerah.
“Hal ini juga akan mempengaruhi jumlah kursi di dewan legislatif. Misalnya, jumlah kursi di Kukar akan berkurang dari tujuh menjadi empat. Keputusan mengenai cara mengatasi masalah ini harus segera diambil,” tegasnya. (Red/ Adv DPRD Kaltim)
