Persepsinews.com, Samarinda – Adanya perubahan kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) menciptakan dualitas pandangan dalam masyarakat. Di satu sisi, langkah-langkah tersebut diterima secara positif sebagai langkah yang menghadirkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur dalam manajemen ASN serta pemberian status yang lebih baik kepada tenaga honorer.
Namun, di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif dan polemik terkait perubahan ini. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, dalam implementasinya.
Selain itu, keberhasilan perubahan ini juga sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan sumber daya keuangan yang cukup, perubahan kebijakan ini dapat menghadirkan tantangan serius dalam menjalankan tugas-tugas ASN dan memenuhi hak-hak tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dalam Sharing Session episode 44 dengan usung tema bertajuk “Titik Kritis Manajemen ASN dan Honorer dalam Revisi UU ASN”, melalui zoom meeting.
“Disatu sisi disambut positif sebagai payung hukum bagi manajemen ASN dan honorer. Namun disatu sisi juga bisa menimbulkan polemik jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat dan kemampuan fiskal pemerintah,” ungkap Nina Dewi.
Karenanya, ia menyoroti pentingnya melakukan sosialisasi yang komprehensif tentang Revisi UU ASN agar masyarakat dapat memahami isinya secara mendalam.
“Sosialisasi Revisi UU ASN harus bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan Revisi UU ASN di lapangan,” bebernya. (Lis/ Adv BPSDM Kaltim)
