Persepsinews, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, bertempat di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (24/10/22). Dipimpin Sekda Kaltim Sri Wahyuni, kegiatan itu juga diikuti Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Norhayati, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim.
Disela kegiatan tersebut, Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Pemerintah kini sudah menyampaikan daerah-daerah yang telah melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi, termasuk daerah yang realisasi serapan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) juga anggaran desa untuk pengendalian inflasi.
“Ada catatan tadi, ternyata kita masuk daerah yang belum tinggi realisasi atau serapan BTT dan Bansos untuk pengendalian inflasi di daerah,” ungkap Sri Wahyuni.
Digelar secara hybrid, rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, dihadiri langsung tujuh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
Beberapa hal penting lainnya, lanjut Mendagri, sebagai solusi pengendalian inflasi di daerah diantaranya isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi bagi seluruh stakeholders, seperti saat penanganan pandemi Covid-19, namun tetap buat masyarakat tenang.
Karena itu, Pemprov Kaltim melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) untuk menindaklanjuti Rakor nasional dengan mengumpulkan instansi terkait di tingkat daerah.
“TPID mulai minggu ini, Jumat nanti kita akan rapat secara rutin untuk mencari titik temu guna mengetahui dimana kendala realisasi BTT dan Bansosnya,” bebernya. (Ozn/ Adv Diskominfo Kaltim)
