Persepsinews.com, Samarinda – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikenal sebagai satuan pendidikan yang fokus menyiapkan siswanya siap terjun ke dunia kerja. Siswa SMK akan dibekali kompetensi tertentu. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejak 2016 silam, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan adanya revitalisasi SMK.
Revitalisasi SMK merupakan suatu langkah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perubahan dunia yang sudah memasuki era revolusi industri ke-4 dengan melibatkan pemanfaatan teknologi. Sebab sebelumnya, lulusan SMK masih dinilai sebagai penyumbang pengangguran. Alias serapannya di dunia industri masih relatif rendah.
Kepala Seksi (Kasi) Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK mengintruksikan seluruh perangkat pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar merombak sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sembari memperhatikan permintaan pasar.
“Upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat sudah banyak sekali. Mulai dari perubahan kurikulum yang secara cepat dilakukan. Selama ini, menurut industri, memang ada sebagian kurikulum yang miss-match antara yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan di industri,” ungkap Surasa belum lama ini.
Akhirnya program penyelarasan kurikulum di SMK disusun bersama industri. Dari situ, akan diketahui apa yang jadi kebutuhan industri dan kesiapan dari SMK itu sendiri.
“Ketika melakukan penyelarasan kurikulum, itu berdampak terhadap bagaimana kesiapan gurunya, kesiapan alat praktek, ruang praktek, dan segala macam,” lanjut Surasa.
Kendati demikian, dengan segala sumber daya yang ada di Kaltim, pemerintah telah melakukan upaya-upaya ke arah yang lebih ideal. Pada 2019, pemerintah pusat sudah mulai melakukan revitalisasi SMK. Selama ini, ujarnya, pembangunan SMK memang bersifat parsial. Walhasil karena parsial, persoalan di SMK itu tidak tuntas.
“Pembangunan bersifat parsial itu misalnya hanya membangun ruang kelas baru. Padahal saat bangun ruang kelas, tentu butuh fasilitas pelengkap. Mulai 2019, ketika program revitalisasi itu digalakkan, pembangunan dilakukan secara komprehensif,” tambahnya.
Namun karena keterbatasan pemerintah, maka revitalisasi SMK tak bisa dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan. Di Kaltim, tercatat ada 221 SMK yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
“Kedudukan SMK di Kaltim, sebarannya tentu berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Di sana akses lebih mudah. Sementara di Kaltim, SMK yang masih mudah diakses dari aspek tempat, itu kan yang ada di perkotaan. Kalau di tempat lain butuh waktu lebih,” pungkasnya. (Gia/Adv)
