Persepsinews.com, Samarinda – Pengelolaan anggaran pendidikan yang hanya sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) belum merata hingga ke pelosok Benua Etam.
Hal tersebut, disoroti oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim Sutomo Jabir, yang mengkritisi pengelolaan itu.
“Kami memantau dengan porsi anggaran yang besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jor-joran belanja di bidang pengadaan alat-alat pembelajaran dengan berbagai macam digitalisasi di sekolah tertentu. Itu agak ironis,” katanya.
Dirinya menyebutkan, bahwa di beberapa daerah masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik karena terbatas ruang kelas.
“Bahkan ada yang terpaksa ruangannya disekat agar memenuhi kebutuhan belajar, ada juga yang belajar di balai desa,” ujar Sutomo.
Sebab, Program prioritas mewajibkan siswa belajar 12 tahun. Sedangkan, di salah satu Kecamatan di Kaltim, seperti Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun sekolah tingkat SMA.
Untuk itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau itu menilai, pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
“Kita berharap, pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa melakukan inovasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mengelola anggaran pendidikan,” ujarnya.
Lanjut, menurut Sutomo, anggaran pendidikan sekitar Rp 4 triliun jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
“Saya pesimis pendidikan Kaltim tidak mungkin merata jika pengelolaannya tidak dimulai dari wilayah pinggiran. Itu seperti api yang jauh dari panggang,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
