Persepsinews, Samarinda – Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Dwi Hartini mengatakan, dalam upaya penurunan kesenjangan gender di Kalimantan Timur perlu adanya peran serta pemerintah daerah untuk membantu perempuan mendapatkan haknya dalam sektor pembangunan.
Tidak hanya itu, menurut Dwi perlu adanya peran serta perusahaan swasta untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mendapat haknya dalam dunia kerja baik melalui sponsor atau bermitra dengan pemerintah daerah.
“Justru yang swasta itu punya peran strategis ya dalam menentukan kesetaraan, seperti sektor ekonomi banyak badan perusahaan itu memeberikan sponsor, betul bukan hanya perangkat daerah tapi bermitra juga dengan perusahaan daerah,” tutur Dwi di Kantornya Jumat (11/11/2022).
Jika melihat Indeks Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur masih terbilang cukup rendah. Dwi menyebut, saat ini capaian IDG berada di 65,65 persen di tahun 2021.
Ia belum bisa memastikan apakah tahun ini akan terjadi peningkatan positif IDG karna masih menunggu hasil pendataan dari BPS pada awal 2023 mendatang.
Untuk itu kedepan pihaknya terus berkomitmen, membantu perempuan Kaltim bisa mendapatkan tempat yang layak dalam pembangunan daerah dan jauh dari kesenjangan gender.
Saat ini pun terdapat upaya yang sedang ditempuh pihaknya dalam menurunkan angka kesenjangan gender melalui Surat Edaran Gubernur tentang Perguruan Tinggi Responsif Gender yang melibatkan dunia usaha, organisasi masyarakat, KPPI hingga Ikatan Dokter Indonesia yang juga mengambil peran dalam mendukung upaya penyetaraan gender di Kalimantan Timur.
“Kami sudah keluarkan juga surat edaran gubernur tentang perguruan tinggi responsif gender dunia usaha, organisasi masyarakat, KPPI kemudian IKADIN, IDI,” ucapnya. (Ozn/ Adv DKP3A Kaltim)
