Persepsinews.com, Samarinda – Bappeda Provinsi Kaltim telah mengadakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim Tahun 2024-2025 di Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis (16/2/2023) lalu.
Menanggapi pelaksanaan RPD tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa Kaltim seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat, terutama dalam hal anggaran dan pembangunan.
Ia mengatakan bahwa dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang dikembalikan ke Kaltim masih kurang optimal, meskipun Kaltim merupakan daerah penghasil yang memiliki wilayah luas dan membutuhkan anggaran yang cukup untuk pembangunan.
“Dengan mengembalikan 10 persen dana bagi hasil ke Kaltim, provinsi ini akan mampu melanjutkan pembangunan IKN,” katanya, Jumat (24/2/2023).
Konsultasi publik ini memberikan kesempatan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka pemenuhan rencana pembangunan Kaltim dalam jangka pendek, terkait persiapan sebagai Ibu Kota Negara.
Badan Otorita IKN Nusantara, kementerian terkait, dan Pemprov Kaltim telah merumuskan kebijakan baru yang mencakup pemetaan pendudukan untuk mengevaluasi jumlah kursi wakil rakyat.
Seno Aji menyoroti bahwa IKN berada di Kaltim, sehingga ada daerah-daerah yang akan mengalami perubahan administratif yang berdampak pada jumlah kursi di DPRD, seperti contohnya di Kukar yang akan mengalami pergeseran jumlah kursi dari tujuh menjadi empat.
“Oleh karena itu, perlu segera ditetapkan bagaimana hal ini akan diatur,” harapnya. (Red/ Adv DPRD Kaltim)
