Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim telah mencapai kesepakatan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk 2023.
Perubahan signifikan ini melihat anggaran semula sebesar Rp 17,20 triliun melesat menjadi Rp 25,32 triliun. Kesepakatan bersejarah ini disahkan dalam Paripurna ke-24 masa sidang II yang digelar di Gedung B DPRD, Jumat (11/8/2023).
Momentus ditandai oleh tanda tangan dokumen kesepakatan yang melibatkan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dan para pemimpin DPRD Kaltim, termasuk Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud serta wakil-wakil ketua lainnya. Serta disaksikan dengan penuh semangat oleh para anggota dewan.
Hadi Mulyadi, menyatakan langkah ini diharapkan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih efisien, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah pengalokasian dana terbesar sepanjang sejarah pembangunan Kaltim,” ungkap Hadi, yang memiliki latar belakang sebagai mantan anggota legislatif.
Pandangan ke depan dalam pembangunan akan ditekankan pada peningkatan produktivitas, ketahanan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi, melaksanakan reformasi sosial, dan meningkatkan daya saing wilayah.
Untuk itu, menurut Hadi langkah berikutnya adalah meningkatkan produktivitas untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, dengan aspirasi agar masyarakat merasakan taraf kesejahteraan yang lebih baik.
“Kami optimis bahwa sinergi ini akan terus ditingkatkan dan diperkuat di masa depan,” pungkasnya. (Red)
