Persepsinews.com, Samarinda – Aliansi Smaridasa bersatu menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Rabu (16/6/2021).
Mereka meminta agar Pemprov tegas soal konflik yang melibatkan Yayasan Melati dan SMAN 10 Samarinda. Dimana, kasus ini bermula dari pembobolan Asrama 10 Samarinda, Jalan HAM Rifaddin, pada 5 Juni 2021 oleh pihak Yayasan.
Yang mana, pihak Yayasan Melati berdalih bahwa SMAN 10 seharusnya pindah ke Kampus B di Jalan Perjuangan, Sempaja Selatan. Sesuai dengan disposisi Gubernur Kaltim Isran Noor yang tertuang di surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Dari aksi itu, beberapa perwakilan orangtua dan murid diperkenankan masuk ke kantor Gubernur untuk beraudiensi dengan Kepala Disdikbud Kaltim, Anwar Sanusi.
“Kami tadi menerima semua aspirasi dari orangtua. Kami pun akan menyampaikan hal ini ke kepala daerah yakni Gubernur untuk memberikan keputusan akhirnya,” ujar Anwar.
Menurutnya, polemik SMAN 10 dan Yayasan Melati sangat unik. Sehingga semua keputusan ada di Gubernur. Kedepannya pun pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan komite.
“Soal keputusan MA dan inkrah tidak perlu dibahas. Karena memang milik kita dan sudah dibahas dengan BPKAD, Biro Hukum serta Asisten I,” terangnya.
Mengenai PPDB di Kampus A, ia menyakini akan tetap dilaksanakan. Meski dari Yayasan Melati bersikeras agar PPDB tidak dilakukan karena sudah mengantongi disposisi dari Gubernur untuk pindah.
Bahkan, atribut Yayasan Melati akan dicabut untuk menghindari konflik berkepanjangan dari dua belah pihak.
“Minggu depan, kami akan mencopot atau membersihkan semua atribut yayasan di Kampus A,” tandasnya.
