Persepsinews.com, Penajam Paser Utara – Sosialisasi Program Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim, telah masuk putaran ketiga atau putaran terakhir.
Putaran pertama telah dilaksanakan di Balikpapan secara daring dan luring pada September lalu. Sedangkan putaran kedua, dilaksanakan di Kota Bontang pada Oktober.
Acara Sosialisasi dibuka Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, di Kantor Bupati PPU. Ia menyampaikan bahwa Program Pelatihan PBJ disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan/dan atau berdasarkan standar kompetensi PBJ.
Hadir dan memberikan sambutan, Sekda Kabupaten PPU, Mulyadi mewakili Bupati. Ia menyorot tentang perlunya proteksi penyedia barang dan jasa lokal. Selain itu, Tatang Rustandar selaku narasumber dari LKPP juga menyampaikan hal yang peting saat kegiatan.
“Namun oleh kita tidak boleh melakukan diskriminatif. Semua proses PBJ dilakukan secara terbuka dan akuntabel, untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan,” ujar Tatang, Rabu (15/12).
Kegiatan sosialisasi ini menurut Kabid Pengembangan Komptensi, Apriyana Rachmawaty diikuti oleh jajaran BPSDM PPU dan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten PPU serta UKPBJ Kabupaten Paser secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Lebih lanjut, Yana, sapaan akrab Apriyana menjelaskan, bahwa tujuan sosialisasi adalah agar peserta dapat mengetahui program-program pelatihan PBJ.
“Selain itu mengetahui Uji Sertifikasi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LKPP melalui peran LPPBJ (Lembaga Pelatihan Pengadaan Baranm Jasa), dalam hal ini BPSDM Kaltim,” papar Yana.
Diketahui kegiatan sosialisasi menghadirkan dua narasumber yang kompeten, yaitu Tatang dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pusdiklat PBJ LKPP) dan Mohammad Firdaus dari Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP.
Menurut Jauhar Efendi selaku Widyaiswara Ahli Utama BPSDM, selaku moderator, awalnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (PPBJ) sangat minim.
“Namun seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPSDM minat tersebut semakin meningkat. Terbukti banyak sekali pertanyaan yang diajukan terkait Jabatan Fungsional PPBJ,” jelas Jauhar. (*)
