Persepsinews.com, Jakarta – Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2020 berhasil menduduki peringkat ketiga terbaik nasional.
Untuk meningkatkan peringkat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim, Moh. Jauhar Efendi, tengah memimpin rombongan kunjungan kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim ke Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (25/11) lalu.
Dikatakan Jauhar, kunjungan dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan mengenai pelaksanaan tugas fungsi Tim Pokja IDI Kaltim.
“Sehingga bisa menumbuhkan inovasi di daerah, khususnya pada penguatan kinerja demokrasi,” jelas Jauhar.
Diketahui pula, bahwa IDI DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir ini secara terus menerus menduduki peringkat pertama tingkat nasional.
Karena itu, Pokja IDI Kaltim berkeinginan menggali berbagai potensi keunggulan dari hasil penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta yang selalu bertengger pada urutan pertama.
Selain itu, kunjungan dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara jajaran Tim Pokja IDI Prov. Kaltim dengan jajaran Tim Pokja Provinsi DKI Jakarta.
“Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi di Kaltim sebagai upaya peningkatan penilaian IDI Kaltim di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya lagi.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, pencapaian IDI DKI Jakarta yang tetap bagus selama empat tahun berturut-turut adalah berkat kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, tindak lanjut dari target kedepan yang telah diamanahkan dari Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta juga sudah disampaikan.
“Karena dukungan anggaran untuk organisasi-organisasi yang mendukung pencapaian IDI juga cukup tinggi. Misalnya saja untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp 8 miliar,” jelas Taufan.
“Provinsi DKI Jakarta juga memiliki anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebanyak 2.347 orang tersebar hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Rata-rata per bulan mereka mendapatkan honorarium antara Rp 2 sampai 3 juta,” lanjutnya.
Di samping memiliki Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Forum Wawasan Kebangsaan (FWK). Mungkin FWK ini satu-satunya yang ada di Indonesia.
Menariknya, di awal 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian tentang “Wajah Baru Jakarta Paska Ibukota Pindah ke Kaltim”. Kajian tersebut meliputi Perspektif Sosial Budaya, Perspektif Hubungan Internasional, Tinjauan Hukum, Tata Ruang, serta Pelajaran dari Malaysia dan Analisis Komunikasi Politik.
Semua itu telah dibukukan dalam Jurnal Demokrasi yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, edisi Maret 2020. Jauhar berpendapat, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan tentang bagaimana wajah baru Jakarta setelah Ibukota pindah ke Kaltim dan apa yang mesti mereka lakukan. (*)
