Persepsinews.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memprioritaskan perhatian terhadap fasilitas pondok pesantren. Masalah kurangnya fasilitas dan dukungan dari berbagai aspek telah menjadi sorotan, sehingga para legislator merespons dengan menginisiasi pembuatan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitas penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren.
Ketua Pansus Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami Br Pane, mengungkapkan tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memfasilitasi dan mengelola pondok pesantren yang ada di Kaltim dengan lebih baik.
Mimi menyampaikan bahwa selama ini pondok pesantren di Kaltim berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI), dan oleh karena itu, DPRD Kaltim berharap agar Pemprov Kaltim dapat memberikan dukungan anggaran kepada pondok pesantren.
“Kami berharap Pemprov Kaltim dapat memberikan dukungan anggaran kepada pondok pesantren di Kaltim karena kami menerima banyak aspirasi dari pengelola pesantren, ustad-ustazah, mengenai ketidakjelasan penghasilan mereka,” jelas Mimi.
Mimi juga menjelaskan bahwa selama ini pondok pesantren hanya bergantung pada bantuan dari biro kesra dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Melalui raperda ini, mereka berharap pondok pesantren, baik dari segi pengelolaan, pendidikan, maupun siswa-siswinya, dapat mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
Selain itu, Pansus juga mendorong agar santri/santriwati dapat menerima beasiswa dan mengajak sektor swasta untuk mendukung pondok pesantren.
“Dalam raperda ini, kami ingin melibatkan peran sektor swasta untuk mendukung keberadaan pondok pesantren di Kaltim, termasuk alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mendukung pesantren,” tambah Mimi. (Rah)
