Persepsinews.com, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, melakukan langkah proaktif dengan mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta pada Senin (4/12/2023) untuk mengatasi permasalahan antrean panjang kendaraan di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kaltim.
Dalam pertemuan dengan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dan anggota Komite BPH Migas, Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan bahwa permasalahan tidak terletak pada kuota BBM, tetapi pada pengawasan distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Ternyata bukan persoalan kuota. Persoalannya adalah pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. Inilah persoalan yang terjadi,” ujar Akmal Malik.
Meskipun Kaltim merupakan penghasil minyak dan gas, masyarakat setempat menghadapi kesulitan mendapatkan BBM di daerah sendiri. Pj Gubernur menjelaskan bahwa kuota BBM Kaltim lebih dari cukup, dengan penggunaan kuota hanya mencapai 75 persen.
“Faktanya kuota bahan bakar minyak (BBM) kita itu lebih dari cukup. Sampai hari ini kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya, ini persoalannya bukan di kuota, persoalannya adalah yaitu persoalan di distribusi,” tegas Akmal.
Distribusi yang timpang disebabkan oleh preferensi masyarakat yang lebih memilih menggunakan jenis BBM bersubsidi, terutama karena disparitas harga yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, Pj Gubernur dan BPH Migas sepakat untuk membentuk tim bersama.
“Kita akan memperkuat pengawasan, bahkan tadi saya juga menawarkan, kita akan melibatkan juga KPK untuk supporting sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan dan juga melibatkan Kemendagri,” ungkapnya.
Tim gabungan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan BPH Migas, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, akan berfokus pada pengawasan distribusi BBM untuk mencegah ketidaksesuaian sasaran.
“Inilah yang nanti kita lakukan ke depan,” tutup Akmal. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan antrean BBM yang sudah berlangsung bertahun-tahun di Kaltim. (Red)
